Perkembangan Sistem Politik Di Indonesia

Perkembangan Sistem Politik Di Indonesia – Materi Sejarah Indonesia (wajib) – Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada Masa Reformasi (1998 sampai sekarang) Kelas 12 MIA – Pembelajaran Cerdas

Halo sobat pintar, kali ini kita akan masuk ke konten Bab 5. Jangan lupa untuk melihat peta pembelajaran bersamanya!

Perkembangan Sistem Politik Di Indonesia

Perkembangan Sistem Politik Di Indonesia

Krisis mata uang yang terjadi di Thailand pada awal Juli 1997 menjadi awal mula fluktuasi nilai tukar negara-negara Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea Selatan dan Indonesia. Rupee terus terdepresiasi sebesar Rp 2.500 terhadap dolar AS. Melihat situasi ini, Presiden Soeharto meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF). Perjanjian bantuan Dana Moneter Internasional ditandatangani pada bulan Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan reformasi kebijakan, khususnya kebijakan ekonomi. Syaratnya antara lain penghapusan subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun upaya ini tidak menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi.

Implementasi Kurikulum Merdeka Di Era Society 5.0

Upaya pemerintah memperkuat nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar yang dilakukan Bank Indonesia tidak mampu menahan pelemahan rupiah yang terus berlanjut. Rupee, yang berada pada level Rs 4.000/USD pada bulan Oktober, terus terdepresiasi menjadi sekitar Rs 17.000/USD pada bulan Januari 1998. Situasi ini menyebabkan bursa saham Jakarta ambruk dan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia bangkrut sehingga berujung pada runtuhnya hubungan industrial (PHK) secara besar-besaran.

Kondisi ini memaksa Presiden Soharto menerima usulan reformasi IMF pada tanggal 15 Januari 1998. Presiden Soharto dan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus menandatangani letter of Intent (memorandum of agreement). Namun kemudian Presiden Soeharto mengumumkan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya telah membawa Indonesia ke dalam sistem ekonomi bebas. Artinya, pemerintah Indonesia tidak akan melaksanakan 50 poin kesepakatan yang dicapai dengan Dana Moneter Internasional. Ketegangan antara pemerintah dan Dana Moneter Internasional semakin memperburuk krisis ekonomi.

Ketika krisis semakin parah, ketegangan pun muncul di masyarakat. Dalam beberapa bulan pertama tahun 1998, kerusuhan anti-Tiongkok pecah di banyak kota. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka menguasai perekonomian Indonesia. Krisis ini semakin banyak mengambil bentuk guncangan non-ekonomi lainnya yang mempengaruhi proses perubahan selanjutnya. Sementara itu, ketika hasil pemilu keenam yang dilaksanakan pada 29 Mei 1997 diumumkan, Kelompok Profesional memperoleh 74,5% suara, Partai Rakyat memperoleh 22,4%, dan Partai Rakyat Demokratik memperoleh 3%.

Setelah pemilu, perhatian terfokus pada rapat pleno Kementerian Sumber Daya Alam pada bulan Maret 1998. Rapat pleno Kementerian Sumber Daya Alam memilih ketua dan wakil ketua. Kongres kemudian meneruskan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan lima tahun ketujuh bersama B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, kekuatan oposisi yang telah lama dibatasi mulai bermunculan. Meningkatnya kritik terhadap Presiden Soeharto menandai lahirnya gerakan mahasiswa pada awal tahun 1998.

Pengaruh Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Sistim Hukum Peradilan Agama

Setelah Soeharto terpilih, gerakan mahasiswa mulai terwujud di kampus-kampus seperti ITB dan UI. Demonstrasi mahasiswa besar-besaran di seluruh Indonesia juga melibatkan staf akademik dan pimpinan universitas. Draf tuntutan aksi mahasiswa di kampus-kampus di berbagai kota, menyerukan penurunan harga sembako (sembilan bahan pokok), penghapusan monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan suksesi kepemimpinan negara.

Tindakan mahasiswa tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah, sehingga mahasiswa di berbagai kota melakukan demonstrasi dan meninggalkan kampus. Meningkatnya aksi mahasiswa sering kali meningkat menjadi bentrokan dengan aparat keamanan, sehingga mendorong Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Darat Villante berupaya mengurangi aksi mahasiswa melalui dialog. Melalui dialog ini, kami berharap dapat membuka kembali komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun para mahasiswa menilai dialog dengan pemerintah tidak efektif karena tuntutan utama mereka adalah reformasi politik dan ekonomi, yakni mundurnya Presiden Soeharto.

Menurut mahasiswa, mitra dialog yang paling efektif adalah lembaga kepresidenan dan MPRP. Menyusul protes besar-besaran dari mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar dan harga dasar listrik pada tanggal 4 Mei 1998. Kebijakan yang diambil pemerintah bertentangan dengan kebutuhan pembangunan saat itu. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM dan harga dasar listrik juga dipicu oleh pergerakan massal, karena kebijakan tersebut juga berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan lainnya. Di negara yang sedang mengalami krisis.

Perkembangan Sistem Politik Di Indonesia

Pada tanggal 9 Mei 1998, Presiden Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan G15. Sebelum berangkat, Presiden Soeharto meminta masyarakat di dalam pesawat untuk tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Selain itu, ia juga meminta lawan-lawan politiknya agar meminta aparat keamanan merespons secara tegas setiap kerusuhan yang mungkin terjadi. Meski demikian, kerusuhan belum mereda dan gelombang protes dari berbagai kalangan terus berlanjut.

Materi Sejarah Indonesia (wajib)

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia.Pada hari yang sama, Wakil Presiden B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga di Istana Negara di bawah bimbingan Mahkamah Agung. . Dasar hukum pengangkatan Habibi adalah TAP MPR nomor 11. VII/MPR/1973 yang berbunyi “Dalam hal Presiden berhalangan, Wakil Presiden diangkat menjadi Presiden”. Ketika Habibie menjadi presiden, Indonesia berada di tengah krisis ekonomi terburuk dalam 30 tahun terakhir, dengan besarnya utang luar negeri yang memicu krisis mata uang yang menyebabkan nilai tukar rupiah kehilangan nilainya hingga seperempat nilainya pada tahun 1997.

Krisis ini menyebabkan kebangkrutan teknis di industri dan manufaktur serta hampir kolapsnya sektor keuangan, ditambah lagi dengan musim kemarau panjang akibat El Niño yang menurunkan produksi beras. Selanjutnya, kerusuhan Mei 1998 meluluhlantahkan pusat-pusat bisnis kota, terutama para investor Tiongkok yang mendominasi perekonomian Indonesia. Pelarian modal dan gangguan terhadap produksi dan distribusi barang menghambat upaya pemulihan dan menyebabkan tingginya inflasi.

Pengunduran diri Suharto melepaskan energi sosial dan politik serta rasa frustrasi akibat penindasan selama 32 tahun terakhir, dan memicu kegembiraan secara umum mengenai kemungkinan-kemungkinan politik yang kini tampaknya sudah bisa dicapai. Kelompok mahasiswa dan pro-demokrasi menuntut segera demokratisasi sistem politik dan segera diadakannya pemilihan umum untuk memilih anggota Kongres dan anggota Kementerian Revolusi Nasional, serta memilih presiden dan wakil presiden baru. Selain seruan agar pemilu digelar secepatnya, pemerintah mendapat tekanan kuat untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di era Orde Baru.

Presiden B.J. Habibie diharapkan memimpin pemerintahan transisi untuk mengembangkan dan melaksanakan agenda reformasi yang komprehensif dan menyeluruh serta segera keluar dari krisis saat ini. Kebangkitan B.J. Habibie menjadi pemimpin nasional ibarat menduduki Gunung Merapi yang sewaktu-waktu bisa meletus. Jika berbagai permasalahan politik, sosial, dan psikologis yang tersisa dari pemerintahan lama tidak segera diatasi, maka gunung tersebut akan meletus. Ia menanggapi kritik yang dianggap tidak mampu menangani situasi krisis di Indonesia.

Ilmu Politik Fisip Universitas Andalas

Beijing. Habibie berulang kali menegaskan komitmennya untuk melaksanakan reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Habibie menegaskan, kepemimpinannya diamanatkan oleh konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya, ia berjanji akan menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab sejalan dengan perubahan yang dituntut gerakan reformasi tahun 1998. Pemerintahannya akan melaksanakan reformasi konstitusi yang progresif dan berupaya memenuhi aspirasi masyarakat untuk kembali ke kehidupan politik demokratis dan meningkatkan kepastian hukum.

Dalam pidato perdananya pada tanggal 21 Mei 1998, malam setelah ia menjadi presiden, VIB yang diadakan di Istana Merdeka pada pukul 19.30 dan disiarkan langsung oleh RRI dan TVRI, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato ini bisa dikatakan sebagai visi pengurus BJ. Habibie menanggapi tuntutan reformasi dengan cepat dan akurat. Beberapa poin penting dalam pidatonya adalah kabinetnya akan mempersiapkan proses reformasi di tiga bidang, yaitu:

1. Di bidang politik, lebih meningkatkan kualitas kehidupan politik antara lain dengan memperbarui berbagai undang-undang untuk menyesuaikan dengan nuansa pemilu yang ditentukan dalam Kerangka Kebijakan Nasional (GBHN). 2. Di bidang hukum, termasuk perubahan undang-undang subversi. 3. Di bidang ekonomi, mempercepat perumusan undang-undang untuk menghilangkan perilaku monopoli dan persaingan tidak sehat.

Perkembangan Sistem Politik Di Indonesia

Selain itu, pemerintah akan terus memenuhi seluruh kewajiban yang disepakati dengan luar negeri, terutama pelaksanaan program reformasi ekonomi berdasarkan perjanjian dengan Dana Moneter Internasional. Pemerintah akan terus mendukung kerja sama regional dan internasional serta berupaya memulihkan momentum pembangunan bangsa Indonesia secepatnya berdasarkan kepercayaan yang tinggi secara nasional dan internasional.

Apakah Sistem Politik Di Indonesia Sudah Sempurna?

Seperti yang disampaikannya dalam pidato pertamanya, pemerintahannya akan berupaya memenuhi aspirasi masyarakat untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi, meningkatkan kehidupan politik yang demokratis, dan menjaga kepastian hukum. Oleh karena itu, perhatian pemerintahan Habibie terutama tertuju pada ketiga bidang tersebut.

Sehari setelah pelantikan, B.J. Habibie berhasil membentuk kabinet yang diberi nama “Kabinet Pembangunan dan Reformasi”. Kabinet Pembangunan dan Reformasi terdiri dari 36 menteri, yaitu 4 menteri negara yang melaksanakan tugas koordinator kementerian, 20 menteri negara yang memimpin tugas menteri, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tersendiri. Ada 20 orang di Kabinet Pembangunan dan Reformasi yang menjadi menteri Kabinet Pembangunan pada era Soeharto. Pada tanggal 25 Mei 1998, B.J. Habibie mengarahkan pada rapat pertama Kabinet Pembangunan dan Reformasi bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan dua tujuan utama.

Yakni penyediaan bahan pangan pokok masyarakat dan perputaran roda perekonomian masyarakat. Kabinet Pembangunan dan Reformasi fokus pada peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing perekonomian nasional dengan memberikan peran kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi yang terbukti memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis.

Pada tanggal 10 hingga 13 November 1998, sidang khusus Kongres Rakyat menetapkan langkah-langkah pemerintah untuk melaksanakan reformasi di berbagai bidang. Beberapa hasil yang dijanjikan pemerintah di bawah tuntutan yang tinggi

E Modul Kd 3.3 Kelas Xii

Perkembangan politik di indonesia, perkembangan budaya politik di indonesia, perkembangan partai politik di indonesia, bagaimana perkembangan politik dan ideologi di indonesia, perkembangan sistem politik indonesia, bagaimana perkembangan politik di indonesia, jelaskan perkembangan budaya politik di indonesia, makalah perkembangan politik di indonesia, sejarah perkembangan politik di indonesia, perkembangan politik di indonesia saat ini, sistem politik di indonesia, artikel perkembangan politik di indonesia

Leave a Comment